Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)

Keywords:

Abstract

On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the decision in fulfilling the sense of justice of the community, because it can be assessed the quality of thought of each judge and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these legal issues. Third, review legal issues submitted based on the materials collected. Fourth, draw conclusions in the form of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.

Downloads

Download data is not yet available.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera,Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu K ajian Teoritis dan Praktis Disertai Manualnya): Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris , (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, sebagaimana dikutip dalam Maria Farida Indrati.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct), Kode Etik Hakim Dan Makalah Berkaitan, Pusdiklat MA RI, Jakarta, 2006.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010.

Soedikno Mertokoesumo, “Sistem Peradilan di Indonesiaâ€, Jurnal Hukum FH-UII. No.9. Vol. 4 Oktober 1997

Sudikno Mertokusumo & A.Pitlo,1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 157 Tahun 2009;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

W. RiawanTjandra dan Kresno Budi Darsono, Legislative Drafting, Atma Jaya, Yogyakata, 2009.

www.jimlyschool.com/read/analisis/238/kedudukan-mahkamah-konstitusi-dalam-struktur-ketatanegaraan-indonesia/



Title Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)
Issue: Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Section Articles
Published: Dec 16, 2019
DOI: https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.38
Author
  • Kantrey Sugiarto
  • Heru Drajat Sulistyo