Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat

Keywords:

Sarjiyati Sarjiyati

Universitas Merdeka Madiun

Yuni Purwati

Universitas Merdeka Madiun

Abstract

Marriage is a very important event in community life. Because marriage does not only concern the bride and groom, but also the parents of both parties, relatives and their families. The purpose of marriage is to form a happy and eternal family. The method used in this community service activity is legal counseling and discussion about not to noted marriages. From the discussion conducted it can be concluded that. The legal status of marriage that is not to noted under the marriage law is illegal or has no legal force. The legal status of a child born from a marriage that is not to noted has a civil relationship with his mother, this has the consequence that the child born of marriage is not to noted the country of the child does not have a civil relationship with his father. But after the decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 in which the child can also have a civil relationship with his father as long as it can be proven by technological tools such as DNA testing.

Downloads

Download data is not yet available.

A. Buku:

H.S.A. Al Hamdani, 2002, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani.

J.Satrio, 2000, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan anak Dalam Keluarga, Bandung, Citra Aditia Bakti

Mohd. Idris, 2000, Hukum Perkawinan,Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika.

Neng Djubaedah, 2010, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika.

Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Yogyakarta, Liberty.

Sudarsono, 1991, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta, Rineka Cipta.

B. Jurnal:

Endang Ali Ma’sum, 2013, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya, Jurnal Musawa, Vol.12 No.2 Juli 2012.

Siah Khosyi’ah, 2015, Akibat Hukum Perkawinan Tidak dicatat Terhadap Istri dan Anak atas Hak kebendaan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Asy-syari’ah, Vol. 17 No. 3 Desember 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indinesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adnimistrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Keputusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-VIII/2010, dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang diajukan oleh aisyah Muchtar alias Machica Muchtar dan Muhammad Iqbal.

Sarjiyati Sarjiyati, Universitas Merdeka Madiun

Hukum

Yuni Purwati, Universitas Merdeka Madiun

Hukum
Title Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat
Issue: Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Section Articles
Published: Dec 16, 2019
DOI: https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33
Author
  • Sarjiyati Sarjiyati
    Universitas Merdeka Madiun
    Hukum
  • Yuni Purwati
    Universitas Merdeka Madiun
    Hukum
 PDF
How to Cite
Sarjiyati, S., & Purwati, Y. (2019). Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatat. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2). https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33
 view Abstract : 323      Downloads : 341