Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Praktek Penegakan Hukum

Keywords:
Copyright and Licensing:
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dita Rosalia Arini

a:1:{s:5:"en_US";s:18:"Magister Hukum UII";}

Abstract

The content that contained in article 14 of the Corruption Act related to law enfocement is a legal corridor that must be condered in its implementation. The issue that will be raised is how does article 14 of the Corruption Act against the Law Enforcement Practices Exist? The method used in this journal is the normative juridicial method. The results of the study indicate that the existance of the regulations containd in the provisions of article 14 is a limiter and determinant of whether other criminal acts can be tried as a criminal act of corruption, so that not all criminal acts must be resolveds by corruption trial

Downloads

Download data is not yet available.

A. Buku

Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Bandung: CV Mandar Maju, 2004.

Agustina, Rosa, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pasc asarjana FH Universitas Indonesia, 2003

Djojodiharjo, M.A Mogeni, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradya Paramita, 1982

E. Sapardjaja, Komariah, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan Dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni, 2013.

Fuady, Munir, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (selanjutnya disebut Munir Fuady II) cet.2, Bandung: PT Citra Aditya, 2005

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Hafidz Arsyad, Jawade, Korupsi Dalam Perspektif HAN, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

O.S Hiariej, Eddy, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dslam Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009

Ridwan, Persinggungan Antar Bidang Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta: Pustaka, 2010

Wijaya, Firman, Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik, Jakarta: Penaku, 2008

B. Jurnal

Kadaryanto, Bagio. “Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia”. Jurnal Hukum Respublica 1, no. 2 (2011): 1-18.

Edward Omar Sharif Hiariej, “Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 21, Nomor 1 Maret 2021

Irfani,”Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tinda Pidana Perbankan”, Jurnal Konstitusi Volume 8, Nomor 6, Desember 2011

Irfani, “Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan”, Jurnal Al’Adi, Volume VIII Nomor 3, September-Desember 2016

Marchelino Christian Nathaniel Mewengkang , “Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Sebagai Limitasi Antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Administrasi”, Jurnal Hukum Unsrat Vol 23, No.10, Juli-Desember 2021

Mudzakkir, “Pengadilan tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa ( Corruption Court: Common Crime With Extreaordinary Reduction)”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol.8 No. 2, Juni 2011

Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Les Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 16,No.3, September 2020

Dr. Lilik Mulyadi S.H.,M.H, “ Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi 2003” Artikel Badilum Mahkamah Agung, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Title Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Praktek Penegakan Hukum
Issue: Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Section Articles
Published: Nov 14, 2022
DOI: https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.148
Keywords: Law Enforcement, criminal law, corruption
Author Dita Rosalia Arini
a:1:{s:5:"en_US";s:18:"Magister Hukum UII";}
 PDF
How to Cite
Arini, D. R. (2022). Eksistensi Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terhadap Praktek Penegakan Hukum. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 8(2), 1–13. https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.148
 view Abstract : 178      Downloads : 148