Kewajiban Pemerintah atas Hak Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
- Articles
- Issue: Vol. 7 No. 2 (2021)
-
Published: Dec 9, 2021
Abstract
Downloads
Buku
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, h. 161.
Suharsimi arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, h. 30.
Lexy j moleong, Metodologi penelitian kualitatif, PT remaja rosdakarya, Bandung, 2017 , h. 41.
Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia, Jakarta, 2009, h. 2
Departemen Kesehatan RI, Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia, Jakarta, 2009, h.9
Jurnal
Naya Amin Zaini, Politik Hukum dan HAM, Jurnal Panorama Hukum, No. 2 Volume 1, 2016 h. 2.
Aida SD Hoemardani, Kebijakan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter dan Dokter Spesialis, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2020, h. 4.
Rozi Kodarusman W, Perlindungan Hukum terhadap Dokter Internsip dalam Pelayanan Kesehatan di Wahana Internsip (Rumah Sakit dan Puskesmas) Wilayah Lampung, Repository UGM, Yogyakarta, 2019, h. 4.
Margot M, Weggemans et al, The postgraduate medical education pathway: an international comparison, GMS Journal, No 34, Volume 15, 2017, h. 5.
National Health Center, Pay for Doctors. Healthcareers NHS UK, London, 2020, h. 1.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. pasal 28D ayat 1
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pada pasal 48 dan pasal 51 tentang tanggung jawab pemerintah terhadap rumah sakit daerah
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 27 ayat 1
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 57
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 7 ayat 7
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 50. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 53. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 116 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4431.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs)
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 tahun 2004 tentang pedoman pengadaan tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan milik pemerintah
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/243/2016 tentang Biaya Hidup Dokter Internsip dan Honor Dokter pendamping Program Internsip Dokter Indonesia
| Title | Kewajiban Pemerintah atas Hak Imbalan Jasa Pelayanan Kesehatan Dokter Internsip |
|---|---|
| Issue: | Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL YUSTISIA MERDEKA |
| Section | Articles |
| Published: | Dec 9, 2021 |
| DOI: | https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.110 |
| Keywords: | government, responsibility, medical service fee, internship |
| Author |
